43 undang undang tentang bank indonesia

undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan undang-undang; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865); 3. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 5137 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 (UU/1998/10) 1998. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia karena dipublikasikan dan/atau didistribusikan oleh Pemerintah Republik Indonesia, berdasarkan Pasal 43 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Hal tersebut berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 1999 yang kemudian diubah melalui Undang-Undang No. 6 tahun 2009 tentang Bank Indonesia. Mengingat status tersebut, maka pihak luar atau pihak lain tidak boleh melakukan intervensi dalam bentuk apapun. Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak usaha campur tangan apapun dari pihak luar.

Undang undang tentang bank indonesia

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diundangkan pada tanggal 10 November 1998, dalam Pasal 40, 41 A, 42, 42 A, 44 A, 47, 47 A, dan 48 telah mengatur menegani rahasia bank. UU NO. 10, LN 1998 / NO. 182, TLN. NO. 3790, LL SETKAB : 63 HLM. UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN. - Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral menyebutkan bahwa Bank Sentral berdasarkan Undang-undang ini diberi nama "Bank Indonesia", sesuai dengan bunyi penjelasan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945. Maka selain berdasarkan hukum perdata Eropah dan hukum dagang Eropah, Bank dapat melakukan perbuatan-perbuatan menurut hukum adat ...

Undang undang tentang bank indonesia. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral tidak sesuai lagi dan perlu diganti dengan Undang-undang baru tentang Bank Indonesia. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; 2. Bab IV huruf A butir 1a Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/1998; 3. Pada hakekatnya, Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, menyebutkan adanya 2 (dua) jenis bank di Indonesia yaitu: BANK UMUM adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran; Hukum Positif Indonesia- Badan layanan umum merupakan salah satu bentuk perwujudan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. PENJELASAN. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 25 TAHUN 1999. TENTANG. PENCABUTAN IZIN USAHA, PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI BANK . UMUM Dengan berlakunya Undang‑undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang‑undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA: MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG SURAT UTANG NEGARA. BAB I . KETENTUAN UMUM . Pasal 1 Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah bank sentral independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sejak saat undang-undang baru, yaitu Undang[1]Undang No 23/1999 tentang Bank Indonesia, mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 1999 dan diamandemen oleh hukum Republik Indonesia. 6/2009. Undang-undang ini memberikan status dan posisi sebagai lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas ... Bank Indonesia juga mendapat tugas penting lain dalam hubungannya dengan Pemerintah dan melanjutkan fungsi bank komersial yang dilakukan De Javasche Bank sebelumnya. Pada tahun 1968, Undang-Undang Bank Sentral diterbitkan untuk mengatur kedudukan dan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral, terpisah dari bank lain yang melakukan fungsi komersial. Hukum Positif Indonesia- Badan layanan umum merupakan salah satu bentuk perwujudan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Berdasarkan kedua undang-undang tersebut di ...

Bank Indonesia (BI) adalah bank sentral Republik Indonesia sesuai Pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Sebelum Seluruh Sahamnya dibeli oleh Pemerintah Indonesia,Bank ini awalnya bernama De Javasche Bank (DJB) yang didirikan berdasarkan Oktroi pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Penjelasan tentang definisi dan pengertian yang dibahas di UU Bank Indonesia, serta penggunaan rupiah (Rp) sebagai mata uang dan ketentuan penggunaannya. Berdasarkan pasal 15 Undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki wewenang sebagai berikut: Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa system pembayaran. Mewajibkan penyelenggara jasa system pembayaran untuk ... penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang menjadi undang-undang: 11: uu no. 7 tahun 2020

Undang Undang Yang Mengatur Tentang Sampah - Ini Aturannya

Bank Indonesia ditetapkan sebagai bank sentral yang independen berdasarkan Undang-Undang No. 23/1999 tentang Bank Indonesia. Keputusan itu dinyatakan berlaku pada 17 Mei 1999. Undang-undang tersebut memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara independen dan bebas dari campur tangan pemerintah atau pun pihak lainnya.

Sosialisasi Undang-undang Pemilu di Solok, Lakukan ...

DPR mengesahkan UU No.6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.23/1999 Tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang. UU ini memperjelas dan mempertegas peran BI dalam fungsinya sebagai lender of the last resort.

Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 Mengatur Tentang ...

Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia disahkan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie pada tanggal 17 Mei 1999 di Jakarta. UU 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia diundangkan Menteri Sekretaris Negara Prof. Dr. H. Muladi pada tanggal 17 Mei 1999 di Jakarta.

(PDF) PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI INDONESIA MENURUT ...

UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Mencabut : UU No. 11 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia

Undang Undang Perbankan Pdf - Naik Kelas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana. 2011. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank. 2009.

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang - Undang

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Nomor 66 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG LALU LINTAS DEVISA DAN SISTEM NILAI TUKAR. BAB I KETENTUAN UMUM

âˆš Pengertian Bank Syariah Meneurut Undang-Undang yang ...

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ("UU Perbankan") mengatur bahwa pihak yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia dapat dikenakan pidana penjara sekurang-kurangnya lima tahun dan paling lama 15 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10 miliar dan ...

23 Undang Undang Perbankan Tentang Kredit Macet - Info ...

Perbankan, Lembaga Keuangan. Halaman ini telah diakses 7120 kali. ABSTRAK PERATURAN. 1999. Undang-undang (UU) NO. 23, LN. 1999/ No. 66, TLN NO. 3843, LL SETNEG : 24 HLM. Undang-undang (UU) TENTANG Bank Indonesia. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 1999.

Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pdf ...

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nornor 2870); d. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1968 tentang Bank Dagang Negara (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2871); e.

woman in white and red floral shirt holding brown ceramic pot

4 Undang-Undang bank indonesia. dengan demikian, terhitung sejak 13 januari 2009, berlaku Undang-Undang nomor 6 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua atas Undang- Undang nomor 23 Tahun 1999 tentang bank indonesia. Terhitung sejak 31 desember 2013, bank indonesia mengalihkan tugas pengawasan dan pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor ...

KEWENANGAN BANK INDONESIA SETELAH DISAHKAN UNDANG- UNDANG ...

Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral menyebutkan bahwa Bank Sentral berdasarkan Undang-undang ini diberi nama "Bank Indonesia", sesuai dengan bunyi penjelasan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945. Maka selain berdasarkan hukum perdata Eropah dan hukum dagang Eropah, Bank dapat melakukan perbuatan-perbuatan menurut hukum adat ...

PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG DENGAN RAHMAT Â· Payment ...

UU NO. 10, LN 1998 / NO. 182, TLN. NO. 3790, LL SETKAB : 63 HLM. UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN. - Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.